PengurusHMI Badko Inbagteng 2009 - 2011 Ketua Umum: Ahmad Khoirul Umam Sekretaris Umum: Puji Hartoyo Bendahara Umum: Info kegiatan PB, Badko dan Cabang. Arsip File 2010 (15) Agustus (1) Mei (2) April (5) Maret (6) Februari (1) BelaMUI, HMI MPO Bicara Hashtag Islamofobia. HMI MPO tegas menyatakan sikapnya untuk membela MUI dari seruan pembubaran. Seruan lewat tagar Twitter itu muncul usai anggota MUI ditangkap Densus 88. detikNews Selasa, 05 Okt 2021 16:41 WIB Sekretariat HMI MPO Mamuju Sulbar Diserang OTK, 1 Anggota Luka DualismePB HMI hingga pada tataran cabang dan komisariat.Selanjutnya, HMI semenjak tahun 1986 diketahui oleh masyarakat luas telah terpecah menjadi dua, yaitu HMI dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Ini merupakan bukti bahwa Islam dan negara yang dibenturkan dalam tubuh HMI itu sendiri belum berhasil disatukan. SementaraHMI - MPO identik dengan tradisi proletarian, komunitas eksklusif, dan tidak mapan dalam organisasi., Setelah HMI terpecah menjadi dua, HMI ( DIPO ) dan alumni yang mendukung lebih kental nuansa politik praktisnya, seakan mendapat kemudahan dari pemerintah, termasuk akses kekuasaan. Apakah itu efek dari penerimaan Pancasila dimana HMIyang merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar akhirnya pecah menjadi dua kubu yakni HMI Dipo di bawah pimpinan Harry Azhar Aziz yang kemudian dilanjutkan oleh M. Saleh Khalid dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) di bawah pimpinan Eggie Sudjana. Kubu Dipo menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas sedangkan HMI MPO menolak Jikadilacak secara historis, sebelum ditetapkannya Khittah Perjuangan sebagai paradigma gerakan HMI, dokumen-dokumen sejarah keorganisasian HMI mencatatkan beberapa “acuan gerakan” yang pernah digunakan oleh HMI adalah : Tafsir Azas (1957-1963), Kepribadian HMI (1963-1966), Garis-garis Pokok Perjuangan (1966-1969)3 dan Nilai Dasar hgRm. Tulisan ini di rangkum oleh Sulthan Hidayatullah Al-habsyi Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta PMY pada tahun 1946 yang beranggotakan seluruh mahasiswa dari tiga Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik STT, Sekolah Tinggi Islam STI dan Balai Perguruan Tinggi Gajahmada yang pada waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta selalu berbau Kolial Belanda. Sering pesta dengan poloniase, dansa serta minum-minuman keras. Oleh karena Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat bagi para mahasiswa Islam untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berdiri dan terpisah dari Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta. Pada tahun 1946, suasana politik di Indonesia khususnya di Ibukota Yogyakarta mengalami polarisasi antara pihak Pemerintah yang dipelopori oleh Partai Sosialis, pimpinan Syahrir - Amir Syarifuddin dan pihak oposisi yang dipelopori oleh Masyumi, pimpinan Soekiman - Wali Al-Fatah dan PNI, pimpinan Mangunsarkoro - Suyono Hadinoto serta Persatuan Pernyangannya Tan Malaka. Polarisasi ini bermula pada dua pendirian yang saling bertolak belakang, pihak Partai Sosialis Pemerintah menitik beratkan perjuangan memperoleh pengakuan Indonesia kepada perjuangan berdiplomasi, pihak oposisi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda. Polarisasi ini membawa mahasiswa yang juga sebagian besar dari mereka adalah pengurus Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta berorientasi kepada Partai Sosialis. Melalu mereka inilah Partai Sosialis mencoba mendominir Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta. Namun mahasiswa yang masih memiliki idealis tidak dapat membiarkan usaha Partai Sosialis hendak mendominir Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta. Dengan suasana yang sangat kritis dikarenakan Belanda semakin memperkuatkan diri dengan terus-menerus mendatangkan bala bantuan dengan persenjataan modern yang kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah yang dinamakan Agresi Militer Belanda I. Dengan situasi yang demikian para mahasiswa yang berideologi murni tetap bersatu menghadapi Belanda, mencegak setidak-tidaknya mengurangi efek-efek dari polarisasi politik yang sangat melemahkan potensi Indonesia menghadapi Belanda. Karenanya mereka menolah keras akan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap mahasiswa yang dinilai akan mengakibatkan dunia mahasiswa terlibat dalam polarisasi politik. Berbagai hal ini yang mendorong beberapa orang mahasiswa untuk mendirikan organisasi baru. Meskipun sebenarnya jauh sebelum adanya keinginan untuk mendirikan organisasi baru sudah ada cita-cita akan itu, namun selalu ditunda dan dianggap belum tepat. Namun melihat dari berbagai kondisi yang ada dirasa cita-cita yang sudah lama diharapkan itu perlu diwujudkan karena bila membiarkan Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta lebih lama didominasi oleh Partai Sosialis adalah hal yang tidak tepat. Penolakan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa Islam, melainkan juga mahasiswa kristen, mahasiswa katolik, serta berbagai mahasiswa yang masih menjunjung teguh ideologi keagamaan. Awal Berdirinya HMI Himpunan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam di prakarsai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa tingkat I semester I Sekolah Tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia UII. Ia mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernafaskan Islam dan setelah mendapatkan cukup dukungan, pada bulan November 1946, ia mengundang para mahasiswa Islam yang berada di Yogyakarta baik di Sekolah Tinggi Islam, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dan Sekolah Teknik Tinggi, untuk menghadiri rapat, guna membicarakan maksud tersebut. Rapat-rapat ini dihadiri kurang lebih 30 orang mahasiswa yang di antaranya adalah anggota Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Rapat-rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan. Namun Lafran Pane mengambil jalan keluar dengan mengadakan rapat tanda undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir oleh Husein Yahya. Pada tanggal 5 Februari 1947 bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1366 H, di salah satu ruangan kuliah Sekolah Tinggi Islam di Jalan Setyodiningratan 30 sekarang Jalan Senopati Yogyakarta, masuklah Lafran Pane yang langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat yang dalam prakatanya mengatakan "Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena semua persiapan yang diperlukan sudah beres". Kemudian ia meminta agar Husein Yahya memberikan sambutan, namun beliau menolak dikarenakan kurang memahami apa yang disampaikan sehubungan dengan tujuan rapat tersebut. Pernyataan yang dilontarkan oleh Lafran Pane dalam rapat tersebut adalah Rapat ini merupakan rapat pembentukan organisasi Mahasiswa Islam yang anggaran dasarnya telah dipersiapkan. Rapat ini bukan lagi mempersoalkan perlu atau tidaknya ataupun setuju atau menolaknya untuk mendirikan organisasi Mahasiswa Islam. Diantara rekan-rekan boleh menyatakan setuju dan boleh tidak. Meskipun demikian apapun bentuk penolakan tersebut, tidak menggentarkan untuk tetap berdirinya organisasi Mahasiswa Islam ketika itu, dikarenakan persiapan yang sudah matang. Setelah dicerca berbagai pertanyaan dan penjelasan, rapat pada hari itu dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta rapat menyatakan sepakat dan berketetapan hati untuk mengambil keputusan Hari Rabu Pon 1878, 15 Rabiulawal 1366 H, tanggal 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam disingkat HMI yang bertujuan Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam Mengesahkan anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun Anggaran Rumah Tangga akan dibuat kemudian. Membentuk Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun peserta rapat yang berhadir adalah Lafran Pane, Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal cucu pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, Suwali, Yusdi Ghozali; tokoh utama pendiri Pelajar Islam Indonesia PII, Mansyur, Siti Zainah istri Dahlan Husein, Muhammad Anwar, Hasan Basri, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi dan Bidron Hadi. Selain itu keputusan rapat tersebut memutuskan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai berikut Ketua Lafran Pane Wakil Ketua Asmin Nasution Penulis I Anton Timoer Djailani, salah satu pendiri Pelajar Islam Indonesia PII Penulis II Karnoto Zarkasyi Bendahara I Dahlan Husein Bendahara II Maisaroh Hilal Anggota Suwali Yusdi Gozali, pendiri Pelajar Islam Indonesia PII Mansyur Perkembangan HMI Sejalan dengan perkembangan waktu, HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya, rela melepaskan azas Islam sebagai azas organisasnya. Selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi. Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak bisa disatukan lagi, meski azasnya sudah sama-sama Islam. Perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya, membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali. HMI DIPO nampak lebih berwatak akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis, sementara HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Sampai saat ini, HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia. Pimpinan HS Mintareja, periode 1947 - 1951 A. Dahlan Ranuwiharja, periode 1951 - 1953 Deliar Noer, periode 1953 - 1955 Amir Rajab Batubara, periode 1955 - 1957 Ismail Hasan Metareum, periode 1957 - 1960 Nursal, periode 1960 - 1963 Sulastomo, periode 1963 - 1966 Nurcholish Madjid, periode 1966 - 1969 Nurcholish Madjid, periode 1969 - 1971 Akbar Tanjung, periode 1971 - 1974 Ridwan Saidi, periode 1974 - 1976 Chumaidy Syarif Romas, periode 1976 - 1979 Abdullah Hehamahua, periode 1979 - 1981 Ahmad Zacky Siradj, periode 1981 - 1983 Harry Azhar Azis, periode 1983 - 1986 M. Saleh Khalid, periode 1986 - 1988 Kongres Kongres ke-1 di Yogyakarta pada tanggal 30 November 1947, dengan ketua terpilih HS Mintareja Kongres ke-2 di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 1951, dengan ketua terpilih A. Dahlan Ranuwiharja Kongres ke-3 di Jakarta pada tanggal 4 September 1953 dengan formatur terpilih Deliar Noer Kongres ke-4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955 dengan formatur terpilih Amir Rajab Batubara Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957 dengan formatur terpilih Ismail Hasan Metareum Kongres ke-6 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 20 Juli 1960 dengan formatur terpilih Nursal Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 14 September 1963 dengan formatur terpilih Sulastomo Kongres ke-8 di Solo Surakarta pada tanggal 17 September 1966 dengan formatur terpilih Nurcholish Madjid Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969 dengan formatur terpilih Nurcholish Madjid Kongres ke-10 di Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971 dengan formatur terpilih Akbar Tanjung Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974 dengan formatur terpilih Ridwan Saidi Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976 dengan formatur terpilih Chumaidy Syarif Romas Kongres ke-13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979 dengan formatur terpilih Abdullah Hehamahua Kongres ke-14 di Bandung pada tanggal 30 April 1981 dengan formatur terpilih Ahmad Zacky Siradj Kongres ke-15 di Medan pada tanggal 26 Mei 1983 dengan formatur terpilih Harry Azhar Aziz Kongres ke-16 di Padang pada tahun 1986, dengan formatur terpilih M. Saleh Khalid, terpecahnya HMI menjadi dua yakni HMI DIPO dan HMI MPO Kongres HMI DIPO Kongres ke-17, di Lhokseumawe, Aceh 6 Juli 1988 dengan formatur terpilih Herman Widyananda Kongres ke-18, di Jakarta 24 september 1990dengan formatur terpilih Ferry Mursyidan Baldan Kongres ke-19, di Pekan baru 09 Desember 1992dengan formatur terpilih M. Yahya Zaini Kongres ke-20, di Surabaya 29 Januari 1995dengan formatur terpilih Taufik Hidayat Kongres ke-21 di Yogyakarta 26 Agustus 1997, dengan formatur terpilih Anas Urbaningrum Kongres ke-22 di Jambi 03 Desember 1999, dengan formatur terpilih Fakhruddin Kongres ke-23 di Balikpapan 30 April 2002, dengan formatur terpilih Cholis Malik Kongres ke-24 di Jakarta 23 Oktober 2003, dengan formatur terpilih Hasanuddin Kongres ke-25 di Makassar 20 Februari 2006, dengan formatur Terpilih Fajar R Zulkarnaen Kongres ke-26 di Palembang 28 Juli 2008, dengan formatur terpilih Arip Musthopa Kongres ke-27 Depok pada tanggal 5 - 10 November 2010, dengan formatur terpilih Noer Fajriansyah Kongres ke-28 Jakarta pada tanggal 15 Maret - 15 April 2013, dengan formatur terpilih Arief Rosyid Hasan Kongres HMI MPO Kongres ke-16 di Yogyakarta pada tahun 1986, Ketua Umum Eggy Sudjana Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, Ketua Umum Tamsil Linrung Kongres ke-18 di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1990, Ketua Umum Masyhudi Muqarrabin Kongres ke-19 di Semarang pada tanggal 24 Desember 1992, Ketua Umum Agusprie Muhammad Kongres ke-20 di Purwokerto pada tanggal 27 April 1995, Ketua Umum Lukman Hakim Hassan Kongres ke-21 di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1997, Ketua Umum Imron Fadhil Syam Kongres ke-22 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1999, Ketua Umum Yusuf Hidayat Kongres ke-23 di Makassar pada tanggal 25 Juli 2001, Ketua Umum Morteza Syafinuddin Al-Mandary Kongres ke-24 di Semarang pada tanggal 11 September 2003, Ketua Umum Cahyo Pamungkas Kongres ke-25 di Palu pada tanggal 17 Agustus 2005, Ketua Umum Muzakkir Djabir Kongres ke-26 di Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2007, Ketua Umum Syahrul Effendi Dasopang Kongres ke-27 di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2009, Ketua Umum Muhammad Chozin Amirullah Kongres ke-28 di Pekanbaru, Riau tanggal 14 - 19 Juni 2011, Ketua Umum Alto Makmuralto Kongres ke-29 di Bogor pada tanggal 27 Juni 2013, Ketua Umum Puji Hartoyo Lembaga Kekaryaan Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam LDMI, pencetus terbentuknya Lembaga Dakwah Kampus LDK Lembaga Pers Mahasiswa Islam LAPMI Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam LEMI Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam LKMI Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam LBHMI Lembaga Seni dan Budaya Mahasiswa Islam LSBI Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam LAPENMI Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam LTMI Perbedaan HMI DIPO dan MPO. Dua fenomena yang kala itu membuat semua orang tidak menyangka, namun ada kelegaan masing-masing. Terutama bagi mereka yang menjadi korban daripada rezim pemerintah kala itu. Berikut ulasan tentang tugas serta wewenang mereka. Ayu Maesaroh, Konsep Organisasi – HMI atau yang sering terkenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam, adalah salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia, dengan beragam keeksistensian mereka di penjuru wilayah. Organisasi tersebut lahir pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 5 Februari. Dengan mencoba membangun organisasi yang menganut beberap prinsip atau pedoman. Yakni terwujudnya insan akademis, pencipta, serta pengabdi, dengan bernafaskan islam. Serta bertanggungjawab agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur. Serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Organisasi tersebut kini bertempatan di sekretariat resmi yang ada di Jakarta. Meski demikian. Dalam perjalanan sepak terjang dari HMI, terdapat sejarah yang kemudian membuat kubu tersebut berseteru di kala masa puncak daripada perpecahan tersebut. Ialah terkait dengan perbedaan dari prinsip HMI DIPO dan MPO. Jadi, berikut untuk beberapa pembahasan selengkapnya Daftar Isi HMI DIPO dan MPODefinsi HMI DIPOTugas dan Wewenang HMI DIPOHMI MPO AdalahWewenang HMI MPOHal Lainnya…Perbedaan HMI DIPO dan MPOPenutup Istilah dua hal ini, awalnya baik-baik saja ketika kemudian terdapat kesalahpahaman mengenai tanggapan atas kebijakan pemerintah pada saat Orde baru. Mengingat sejak dari awal, organisasi tersebut menjadi satu-satunya organisasi yang berani mengkritik atas beberapa kebijakan yang berlaku pada masa tersebut. Dan entah apa yang menjadi latar belakang kenapa satu kubu memilih pro dengan rakyat. Akhirnya terpecahlah antara keduanya, dan berjalan sendiri-sendiri. Ialah HMI DIPO serta yang kedua adalah HMI MPO. Bergerak sendiri, dengan tujuan dan titik poin masing-masing. Pun dengan tugas serta wewenang yang ada dan mereka emban. Guna melancarkan kejayaan dari kedua kubu tersebut, terutama untuk kubu yang memang pro dengan pemerintah kala itu. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ulasan selengkapnya Definsi HMI DIPO Definisi HMI DIPO dan MPO Foto Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa HMI terbagi atas dua kubu. Yakni salah satunya adalah pro dengan pemerintah waktu itu. HMI DIPO, adalah salah satu organisasi yang kala itu pro dengan pemerintah. Tidak heran kemudian mereka mendapatkan begitu banyak fasilitas mencukupi. Ketika mereka akan melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk nama dari hal tersebut, diambil karena sebagian dari beberapa anggota mereka. Adalah orang-orang yang ada dalam kubu tersebut, rata-rata pengurus besar yang ada di Jalan Diponegoro. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa mereka menggunakan nama tersebut. Mengingat, kita sangat paham bagaimana orde baru pada masa kepresidenan Soeharto, sangatlah kejam di balik beberapa kebijakan yang mungkin ada baiknya untuk masyarakat kala itu. Bahkan sudah tercatat ada berbagai peristiwa yang sampai sekarang, belum terpecahkan misterinya. Mulai dari aksi Petrus atau singkatan dari Penembakan Misterius, tersebut, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Organisatoris lain baca ini Organisasi HMI Pun terhadap keluarga korban tersebut, yang mana tidak mendapatkan kejelasan atas apa yang menimpa kepada korban. Kejelasan mengenai perbuatan apa yang mereka lakukan pun, tidak digubris sekalipun oleh pemerintah, sampai detik ini. Kemudian beberapa peristiwa lain seperti keinginan Papua untuk merdeka kala itu, mendapat sambutan dengan berbagai perlakuan diskriminatif kepada warga Papua. Salah satu hal yang sampai detik ini masih menjadi satu fenomena dan belum adanya penyelesaian, adalah masalah orang Papua yang hanya dapat menyaksikan tanah kelahiran mereka, terkeruk secara massal oleh orang Indonesia dengan suku lain. Hal tersebut dengan alasan pada masa Orde baru, Soeharto melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan “segala macam caranya”. Sungguh mengerikan. Bahkan ketika kita mencoba memijakkan kaki di tanah Papua yang terdampak akan hal tersebut. Sangat miris jika kemudian melihat lubang penggalian yang tiada habis dan hentinya. Tugas dan Wewenang HMI DIPO Untuk tugas dan wewenang dari HMI DIPO tersebut, tidak tercantum dengan jelas bagaimananya. Yang digaris besarkan adalah permasalahan mereka yang pro dengan pemerintah pada masa orde baru. Yang sudah dengan sangat jelas memberikan berbagai kekejaman terselubung di dalamnya. Bukankah hal tersebut seharusnya menjadi satu titik kritis dari sebuah organisasi, agar tujuan mensejahterakan bangsa Indonesia, dapat tercapai? Pun dengan azas yang kemudian berganti menjadi pancasila. Padalah HMI secara umum, merupakan organisasi yang bernafaskan Islam, dengan memegang teguh pedoman ajaran Islam. Tidak heran kemudian HMI DIPO mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dari pemerintah, sehingga mereka eksis dengan apa yang menjadi pemikirannya. Terlebih dengan berbagai rezim daripada zaman Orde Baru Soeharto, kepemimpinan yang mempunyai banyak sekali teka-teki, permasalahan. Yang mana sampai detik ini belum ada kejelasan apa-apa. Utamanya mengenai keadilan untuk orang-orang yang menjadi keluarga korban, menuntut atas keadilan dengan bukti nyata yakni mengusut permasalahan yang terjadi pada korban tersebut. HMI MPO Adalah Seperti yang sudah terbahas sebelumnya, bahwasannya HMI terpecah menjadi 2 kubu, dan yang kedua adalah kubu dari HMI MPO sendiri. Atau singkatan dari Majelis Penyelamat Organisasi. HMI di kubu tersebut merupakan pihak yang masih mempertahankan nilai awal dari organisasi HMI sendiri. Tidak perduli adanya perbedaan paham antara HMI DIPO dan MPO, mereka masih bertekad untuk terus bernafaskan Islam sebagai pedoman. Kemudian mengkritik berbagai kebijakan dari pemerintah yang mengarah kepada rezim yang tak memanusiakan manusia. Bahkan keotoriterannya pun, mereka lawan dengan pemikiran kritisnya. Benar, HMI di pihak ini, mereka lebih bergerak kepada kritis bawah tanah. Dengan menjadi salah satu pihak yang mengkritisi, HMI kubu tersebut membuat berbagai gerakan yang pada akhirnya membuahkan hasil kala itu. Wewenang HMI MPO Tugas HMI MPO Foto Adapun tugas dan wewenang dari HMI MPO, yang mana mereka mengadakan berbagai kongres, untuk membuat sebuah struktur organisasi. Agar nantinya berbagai aksi mereka dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, tidak selancar dari ekspektasi, bahkan realita. Mengingat PB HMI kala itu, sebagian besar berada di Jl Diponegoro, yang otomatis mereka adalah orang-orang yang akan selalu berpihak kepada rezim dari pemerintah Orde Baru kala itu. Hal tersebut tergambar ketika kemudian para aktivis berdialog dengan PB HMI yang ada di Jakarta, dengan memberikan pendapat mereka mengenai rezim daripada kebijakan pemerintah. Namun, sayangnya antara harapan dengan kenyataan berbalik terbalik. PB HMI kala itu terlihat sangat meremehkan beragam pendapat dari para anggota mereka. Sehingga kemudian, hal tersebut menjadi pemicu daripada perpecahan tersebut. Mengingat perbedaan paham yang akhirnya membuat keduanya enggan bersatu. Hal Lainnya… Serta tekad kuat dari HMI MPO untuk terus menjadi pihak yang mengkritisi berbagai kebijakan dari pemerintah. Hingga bukti konkret dari mereka pun terlaksana. Dengan membuat dua lembaga organisasi, yang kemudian mendapatkan dukungan mengalir dari berbagai pihak yang ada. Beberapa perkumpulan tersebut antara lain adalah FKMIJ atau singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta. Serta LMMY, singkata dari Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta. Keduanya bersinergi untuk membuat suatu gerakan agar dapat merubah berbagai hal mengenai kebijakan pemerintah, yang kiranya masih kurang pas dengan apa yang ada di kenyataan. Puncak daripada aksi mereka, adalah menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa, yang dapat menduduki gedung pemerintah. Yang kemudian diikuti dengan beberapa mahasiswa dari Universitas lain. Hal tersebut pula yang menjadi alasan, daripada Soeharto mundur dari jabatan seorang Presiden Indonesia. Dan akhirnya bergantilah dengan reformasi, yang ada secercah harapan, untuk Indonesia lebih baik, bangkit dari keterpurukan yang ada. Organisatoris lain baca ini 5 Metode Pada Susunan Materi Pengkaderan Walaupun memang pada masa pemerintahan Habibie alm, berbagai polemik juga mencuat, sampai kepada pengunduran diri dari beliau kala itu, terjadi. Meski demikian, rakyat Indonesia sangat paham bagaimana Beliau begitu kuat untuk memajukan Indonesia, dari segi kendaraan Udara, dengan inovasi serta berbagai ide untuk terus membuat Indonesia lebih maju. Perbedaan HMI DIPO dan MPO Terlepas dari hal tersebut, apa sebenarnya garis besar perbedaan daripada HMI DIPO dan MPO? Yang paling mencolok sebenarnya, adalah masalah perbedaan dari cara pandang mereka, terhadap sebuah kebijakan Orde baru kala itu. Yang satu sangat pro dengan keputusan apapun dari pemerintah, sedangkan lainnya mengkritisi tuntas tanpa sisa, bahkan kritikan tersebut rasanya kurang, hingga berbuah sebuah aksi. Kemudian dari sikap kedua kubu yang kala itu menjadi alasan perpecahan organisasi HMI tersebut. Ialah dengan HMI DIPO yang selalu meremehkan atas apa yang menjadi pendapat dari para anggota HMI MPO. Padahal mereka adalah PB, dan tidak seharusnya demikian. Hal tersebut juga yang menjadikan tekad untuk berpisah, meski berada dalam satu nama, dengan aliran berbeda, yakni “HMI”. Meski demikian, ada saat yang mana kemudian HMI bersatu kembali, dan bertekad untuk menjadi organisasi yang selalu bernafaskan atas agama Islam. Serta menjadi organisasi yang kritis, agar dapat menjadi salah satu aspek, yang dapat mengubah peradaban kehidupan manusia, menjadi lebih baik lagi. Untuk kapan dan kenapa akhinya menjadi kembali lagi, belum mendapati literatur yang akurat menjelaskan mengenai hal tersebut. Penutup Itulah beberapa pembahasan mengenai perbedaan HMI DIPO dan MPO. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan, bahwasannya apapun itu, meski sebuah organisasi, komunitas, bahkan yang lebih kecil pun yakni manusia. Mereka dapat berbeda dan terpecah karena berbeda paham. Entah itu berbau negatif atau pun positif. Semua, mempunyai tujuan dan goals masing-masing. Memiliki caranya sendiri untuk mengeksekusi hal yang dianggap sebagai goals tersebut. Seperti HMI DIPO dan MPO. Yang memilih untuk masing-masing kala itu. Mengingat mereka mempunyai tujuan masing-masing, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun diantara mereka. Organisasi yang awalnya menjadi sangat besar pada masa orde baru kala itu. Bisa mengalami konflik yang demikian. Bahkan, mungkin hal tersebut diluar dari ekspektasi orang-orang mungkin kala itu. Sungguh, begitu menyesakkan mungkin. Namun, apalah daya, sebuah keputusan tidak dapat dicabut, apalagi tidak berlaku kembali. Rasanya akan sulit ketika seseorang atau suatu komunitas, mencoba untuk beradaptasi dengan orang atau anggota lain. Yang berseberangan paham dengan mereka sendiri. Alhasil, masing-masing adalah jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dengan konsekuensi masing-masing pula. Sekian ulasan kali ini, semoga menginspirasi. Daftar Pustaka Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947. HMI didirikan oleh Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia UII. HMI merupakan suatu organisasi yang berasaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka, tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu. Hingga saat ini, HMI masih berkiprah dan terus berkembang ke berbagai Universitas di seluruh Indonesia terutama suatu Universitas yang terdapat mahasiswa Islam baik swasta maupun universitas negeri. Secara garis besar terbentuknya HMI dilatarbelakangi oleh adanya kemunduran umat Islam pada waktu itu. Terutama Lafran muda melihat terjadi kemunduran pemikiran Islam di kalangan mahasiswa. Sadar akan hal itu, Lafran yang masih mahasiswa tingkat I melakukan suatu gerakan pembaharuan ketika itu. HMI sendiri telah melewati banyak fase atau tahap dalam perkembangannya, hingga kini HMI tetap dan terus menjalankan syariat organisasinya yang nasionalis dan tetap bernuansa Islam, sehingga kader-kader HMI sekarang menjadi seorang muslim yang nasionalis, berintelektual yang sekaligus menjunjung tinggi asas-asas keIslaman di Indonesia. Dalam perjalanannya, HMI melewati sebuah fase dimana harus berhadapan dengan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada fase ini, HMI bersama ormas Islam lainnya dipaksa untuk tunduk agar menerima asas tunggal Pancasila sebagaiamana tertuang dalam UU nomor 8 tahun 1985. Saat itu, Organisasi Kemasyarakatan wajib bercorak pada asas tunggal yaitu Pancasila. HMI yang masih berasaskan Islam, kemudian terjadi perbedaan pendapat di internal PB HMI kala itu. Harry Azhar Azis yang menjabat Ketua Umum PB HMI kemudian memutuskan bahwa HMI menerima asas tunggal Pancasila. Hal itu kemudian disahkan pada Kongres HMI ke-16 di Padang. Sementara itu, sejumlah kader HMI dan cabang yang menolak asas tunggal Pancasila kemudian membuat Kongres HMI tandingan dan memilih Eggie Sudjana sebagai Ketum PB HMI. HMI yang menolak asas tunggal ini kemudian menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi HMI-MPO. Karena mereka tidak ingin mengganti asas organisasi yang Islam menjadi Pancasila. Kemudian, HMI dibawah kepemimpinan Harry Azhar Azis oleh kubu MPO disebut sebagai HMI Dipo. Hal ini mengacu pada secretariat mereka yang berada di Jalan Diponegoro. Secara singkat, dari sejak itu, dua kubu HMI tetap terpecah dan berjalan masing-masing dengan dua kepengurusan baik di pusat atau Pengurus Besar PB hingga ke cabang-cabang. Keduanya terus melakukan proses kaderisasi denganmasing-masing mazhab gerakan. HMI MPO dengan Khitah Perjuangan’ sebagai landasan gerakannnya, sementara HMI DIPO dengan Nilai Dasar Perjuangan NDP. Tidak hanya itu, baik HMI MPO maupun HMI DIPO terus melahirkan tokoh-tokoh nasional. Berikut ini daftar ketua umum PB HMI dari periode pertama berdiri hingga tahun 2020 ini. 1. 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 2. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. Pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 3. 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 4. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI setelah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 5. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 6. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 7. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih dalam Kongres ke -4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 8. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 9. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 di Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 10. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke-7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 11. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 12. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 13. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 14. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 15. 1978-1981 Abdullah Hehamahua, la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus-terangan dalam bersikap dan berpendapat. 16. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri’ 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 17. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1. 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 2 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. Kini dia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. 3. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke-13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 5. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 5. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1997-1999. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunitas. 7. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke-22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang ilmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 8. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkas periode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 9. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 10. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 11. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla JK dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Kini dia menjabat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. 12. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 – 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuralto terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 13. 2013-2015 M. Arief Rosyid Hasan. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudin ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 di Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Arief yang merupakan alumni Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kini menjabat Komisaris Independen di PT Bank Syariah Mandiri BSM, dia juga aktif di sejumlah organisasi diantaranya Ketua Pemuda di Dewan Masjid Indonesia 2017-sekarang, Wasekjen BPP HIPMI 2019-sekarang, dan tercatat sebagai pendiri Indonesian Islamic Youth Economic Forum ISYEF. Sementara itu, pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. Puji Hartoyo saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DKI Jakarta. 14. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Mulyadi saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dia ikut menjadi calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jatim II meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Namun dia gagal ke Senayan karena partainya tidak memenuhoi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi pernah menempuh kuliah di program pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fauzi saat ini tengah menggeluti dunia bisnis dan tercatat sebagai pengusaha ekspor impor, terutama kopi tanah air yang diekspor ke sejumlah negara. 15. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Namun, belum genap satu periode masa kepengurusan, Saddam harus mundur dari jabatannya. Saddam kemudian digantikan oleh Arya Kharisma Hardy sebagai pejabat ketua umum PB HMI 2018-2020. Sementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivis, Zuhad Aji pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Zuhad tengah sibuk mengajar sebagai dosen ilmu hukum di salah satu kampus swasta di Jakarta. 14. Periode 2020-2022, HMI MPO dipimpin Affandi Ismail. Affandi terpilih pada Kongres ke 31 di Kendari Sulawesi Tenggara. Affandi merupakan kader HMI cabang Makassar. Dia menyelsaikan S1 di UNM Makassar. Dia juga telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S3 Kandidat Doktor di Universitas Negeri Jakarta PPs UNJ. Sementara untuk HMI DIPO, pada periode 2019-2021 dipimpin Pj Ketum Arya Kharisma Hardy yang melanjutkan kepemimpinan Saddam yang sebelumnya mengundurkan diri. Kemudian Kongres ke-31 yang digelar di Surabaya Jawa Timur, terpilih Raihan Ariatama untuk masa kepemimpinan tahun 2021-2023 mengingat kongresnya dimundurkan karena wabah COVID-19. Raihan menempuh studi sarjanannya di studi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Departemen Politik dan Pemerintahan DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2011-2016. Kemudian, Raihan melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi Pembangunan MEP UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2019.[] Views 7,239 Gerakan sejumlah kader HMI-MPO di Universitas Negeri Makassar UNM untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran di tubuh HMI-MPO dalam lingkup UNM, harus dilihat sebagai sikap kritis atau koreksi atas fenomena yang terjadi di HMI-MPO dewasa ini, baik di level Cabang Makassar maupun di tingkat nasional. Gerakan itu berangkat dari kenyataan memilukan bahwa eksistensi HMI-MPO di UNM benar-benar telah sampai di titik nadir. Gerakan ini juga dilandasi oleh perlunya HMI-MPO di UNM diproteksi dari paparan konservatisme agama dan pragmatisme-politis yang belakangan begitu kuat melanda HMI-MPO. Bagi gerakan HMI-MPO di Cabang Makassar, UNM sendiri merupakan kampus yang memiliki persentuhan historis dan ideologis yang demikian kuat dengan HMI-MPO sejak dari dulu. Setidaknya ada tiga alasan kenapa HMI-MPO di UNM perlu dirawat dengan baik. Pertama, UNM dulu bernama IKIP Ujung Pandang merupakan kampus legendaris bagi eksistensi dan perjuangan HMI-MPO di Makassar di era Orde Baru dan awal Reformasi. Pasca HMI-MPO mendeklarasikan diri di Makassar sekitar tahun 1990, seluruh komisariat di lingkungan UNM langsung bergabung dengan HMI-MPO. Adalah Sulhan Yusuf yang menjabat Ketua Umum HMI Korkom IKIP Ujung Pandang ketika itu, yang juga merupakan deklarator HMI-MPO di Makassar. HMI Korkom IKIP UP dan komisariat-komisariatnya yang semula netral atas dualisme HMI di tingkat pusat, langsung beralih menjadi HMI-MPO usai deklarasi HMI-MPO Makassar. Tak ada satu pun kampus di Makassar yang melakukan hal yang sama. Sebagian besar komisariat dan Korkom yang terbentuk kemudian, dibangun nyaris dari nol bahkan dari nol sama sekali. Perpindahan revolusioner yang dilakukan HMI Korkom IKIP UP beserta komisariat-komisariatnya itu merupakan sumbangan terbesar HMI IKIP/UNM terhadap eksistensi HMI-MPO Cabang Makassar hingga hari ini. Kedua, UNM menjadi satu-satunya kampus besar di Makassar di mana kader-kader HMI-MPO berpengaruh sangat kuat baik secara kultural maupun struktural di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, dari level jurusan, fakultas, hingga universitas—kendati dalam 10 tahun terakhir hal itu kian melemah. Jabatan-jabatan struktural kemahasiswaan di IKIP/UNM seperti Senat Mahasiswa, BPM, maupun BEM/MAPERWA di semua level, banyak diduduki oleh kader-kader HMI-MPO, utamanya di penghujung Orde Baru dan awal Reformasi. Tradisi yang kuat dan panjang akan pengaruh atas lembaga-lembaga intra-kampus itu oleh anak-anak HMI-MPO hanya berlangsung di IKIP/UNM, dan nyaris tak ditemukan di kampus-kampus besar lainnya di Makassar. Sikap kritis yang tumbuh di lingkungan HMI-MPO terhadap Orde Baru lantas ditularkan oleh anak-anak HMI-MPO itu ke lembaga-lembaga intra-kampus IKIP/UNM, yang menyebabkan kampus IKIP UP menjadi salah satu pelopor utama di awal-awal gerakan Reformasi 1998 di Makassar. Ketiga, UNM dapat disebut sebagai benteng terakhir bagi Islam yang berwatak pluralis dan inklusif di tubuh HMI-MPO Cabang Makassar. Di UNM, anak-anak HMI-MPO berhasil mendirikan tahun 1994 dan mengawal sebuah lembaga dakwah kampus LDK tingkat universitas, bernama UKM LKIMB UNM, yang merupakan satu-satunya LDK di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia yang mengusung Islam pluralis dan inklusif. Di tengah eksisnya LDK-LDK di PTN-PTN se-Indonesia yang beraliran salafi, Ikhwanul Muslimin, maupun Hizbut Tahrir, UKM LKIMB adalah LDK yang berdiri tegak sendirian mengusung “Islam Keindonesiaan” yang dasar pemikirannya salah satunya berpijak pada pemikiran Nurcholish Madjid seorang raksasa pemikiran Islam di Indonesia yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. UKM LKIMB pula tampaknya satu-satunya LDK dari PTN besar se-Indonesia yang berada di bawah pengaruh HMI-MPO hingga hari ini. Wabah di Tubuh HMI-MPO Anak-anak HMI-MPO di UNM utamanya beberapa alumninya, tentu tidak memiliki cara pandang yang tunggal dalam melihat fenomena yang berkembang di HMI-MPO Cabang Makassar maupun PB HMI. Sebagian dari mereka tak mempersoalkan fenomena yang ada, bahkan memberikan dukungan atas itu. Namun demikian, saya dan beberapa kawan yang masih terus tersambung hingga saat ini dengan anak-anak HMI-MPO yang aktif di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, memandang bahwa apa yang terjadi di tubuh HMI-MPO dewasa ini perlu dikoreksi. Bagi kami, setidaknya ada empat penyakit yang demikian mewabah di tubuh HMI-MPO, baik di Cabang Makassar maupun di PB, yaitu Pertama, konservatisme agama. Di HMI-MPO Cabang Makassar khususnya, pengaruh konservatisme agama mulai menguat kembali dalam tahun-tahun terakhir, dibawa oleh sejumlah alumni HMI-MPO yang berideologi “islamis”—yaitu mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia baca Negara Islam atau Negara Syariat dan di dunia baca khilafah islamiyah. Kelompok ini mengusung Islam yang eksklusif, intoleran, sektarian, serta memusuhi kemajuan dan kebebasan berpikir. Selain bermaksud menanamkan watak pemikiran keislamannya di HMI-MPO, tujuan mereka yang lain adalah menyingkirkan anggota dan alumni HMI-MPO yang tidak sejalan dengan mereka yang mereka labeli secara sewenang-wenang sebagai “syiah”, “liberal”, dan “komunis”. Belakangan, mereka berupaya dan berhasil mengangkangi latihan-latihan kader, utamanya Basic Training HMI-MPO, dengan turun tangan mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh membawakan materi di Basic Training. Akhirnya merekalah yang banyak mengisi materi-materi latihan-latihan kader itu. Celakanya, mereka membawakan materi dengan tidak berpedoman pada Khittah Perjuangan HMI, melainkan semata-mata menyampaikan sikap-sikap atau pemikiran keagamaannya sendiri yang konservatif tadi. Materi yang mereka sampaikan pun bersifat indoktrinatif, narasinya sempit dan kerdil, serta miskin diskursus intelektual lantaran mereka memang rata-rata bukan pembaca buku yang rakus. Kedua, infiltrasi ormas kepemudaan tertentu. Di HMI-MPO Cabang Makassar, tahun-tahun terakhir ini, sejumlah pegiat ormas kepemudaan tertentu berupaya mencengkramkan pengaruhnya. Mereka secara pelan membajak satu per satu anggota HMI-MPO untuk dijadikan anggota ormasnya. Mereka menjadikan HMI-MPO sebagai ladang untuk merekrut anggota ormasnya. Yang mereka rekrut adalah anggota aktif HMI yang menjadi tulang punggung perkaderan dan kelembagaan HMI Cabang Makassar. Akibatnya apa? Anggota HMI-MPO yang direkrut itu akhirnya tersita pula waktunya untuk mengurus ormas tersebut, di samping bahwa watak pemikiran dari ormas ini juga menguasai alam pikiran pengurus HMI-MPO. Sungguh celaka dua belas lantaran ormas kepemudaan ini sangat berbeda ideologinya dengan corak pemikiran Khittah Perjuangan serta identitas dan independensi HMI-MPO, sebab mereka cenderung pragmatis-politis, sektarian, dan mengusung politik identitas dalam gerakannya. Ketiga, politik partisan dan infiltrasi ormas alumni HMI-MPO. Politik partisan di lingkungan HMI-MPO kultural maupun “stuktural” terlihat dengan jelas pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang tak ada sikap resmi organisasi HMI-MPO PB hingga Komisariat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub itu, namun jamaah HMI-MPO bisa dikatakan secara mayoritas merupakan pendukung fanatik Anies. Sebagian mendukung Anies karena Anies merupakan alumni “asli” HMI-MPO, sebagian yang lain karena faktor politik identitas atau karena faktor kedua-duanya. Alumni HMI-MPO utamanya yang berdomisili di Jakarta dan juga anggota aktif HMI-MPO terjun langsung di lapangan melalui apa yang diistilahkan sebagai “Gerakan Turun Tangan” untuk memenangkan Anies, dan berhasil. Di masa Pilgub itu pulalah konservatisme agama dan narasi politik identitas disuarakan secara lantang dan serius oleh sejumlah anggota aktif dan alumni HMI-MPO seperti yang banyak jejaknya di media sosial. Sikap partisan di lingkungan HMI-MPO secara luas, yang tidak lain adalah mengusung dan mendorong Anies Baswedan menempati posisi-posisi penting pemerintahan baca menteri, gubernur, presiden, mulai menguat sejak sekumpulan alumni mendirikan ormas Barisan Nusantara BN. Ormas ini boleh dikata “Anies-minded” atau “Anies-sentris”, padahal Anies sendiri bukanlah orang yang berkeringat apalagi berdarah-darah di HMI-MPO dari level paling bawah hingga pusat. Tak ada rekam jejak Anies yang meyakinkan di HMI-MPO secara kultural maupun struktural utamanya sejak ia masih berstatus anggota aktif HMI-MPO. Ormas BN sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “perkumpulan orang yang berupaya memelihara kewarasan kelas menengah dan asa atas masa depan negeri”. Dari definisi itu saja tampak bahwa ormas ini merupakan gerakan elitis. Soal kata “kewarasan kelas menengah” ini akan saya bahas di artikel tersendiri kalau ada waktu karena agak mengusik nalar-diskursif saya. Dan upaya ormas ini mengusung Anies lebih cenderung dilatari oleh faktor pertemanan konco, kroni, bukan karena Anies punya gagasan besar yang benar-benar cemerlang. Karena Anies cukup menjual untuk didorong, maka didoronglah. Jadi, benar-benar pragmatis! Ibaratnya, Anies itu jarumnya dan BN itu adalah benangnya; ke mana Anies pergi, ke situ pula BN mengikutinya. Anies ikut Konvensi Partai Demokrat, ya BN ikut ke situ pula; Anies dukung Jokowi-JK, ya BN pro-Jokowi-JK; Anies direshuffle Jokowi, ya BN “bersikap kritis terhadap Jokowi” kata tokoh BN; Anies memanfaatkan politik identitas, ya BN menutup mata saja; dan seterusnya. Sikap-sikap politik BN itu cukup mengontaminasi HMI-MPO, terutama karena tokoh-tokoh BN adalah patron di lingkungan Cabang dan PB; mereka aktor-aktor heroik yang cukup diidolakan oleh anak-anak HMI-MPO utamanya di masa silam termasuk oleh saya juga. Hal ini diperparah oleh sikap pengurus HMI-MPO yang sulit menjaga jarak dengan tokoh-tokoh BN itu disebabkan oleh faktor kedekatan personal, hubungan senior-junior, pembangunan networking, dan sumber finansial bagi HMI. Keempat, politik praktis. Pada Kongres HMI-MPO periode-periode belakangan ini, aroma politik transaksional kian menyengat hidung. Isu-isu mengenai politik uang money politics sangat marak diungkap oleh sejumlah peserta Kongres, kendati sangat sulit dibuktikan sebab tak ada dari peserta Kongres itu yang berani bersaksi secara jujur dan terbuka. Bentuk politik uang itu utamanya berupa janji pemberian tiket pulang ke daerah masing-masing bagi delegasi Kongres. Para kandidat yang suaranya kuat di Kongres itu, umumnya bekerja jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai. Pencalonan mereka dilakukan secara sistematis bak politisi profesional, mulai dari menggalang dana kampanye, mendekati dan melobi alumni-alumni berpengaruh di cabang-cabang, minta restu ke alumni-alumni yang cukup populer, hingga membentuk tim sukses yang beroperasi secara teknis di lapangan. Di antara kandidat yang bertarung di Kongres itu memang punya pengalaman bekerja sebagai tim sukses di pilkada ataupun pemilu, bahkan ada di antaranya yang jelas-jelas merupakan anggota partai politik. Saya sendiri memperoleh informasi yang tampaknya cukup meyakinkan tentang salah seorang kandidat Ketum PB yang menemui seorang tokoh daerah untuk menggalang dana pencalonannya sebagai Ketum PB, dan oleh tokoh daerah tersebut ia diberi sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Dan patut diduga kuat bahwa sang kandidat Ketum PB tersebut menemui lebih dari satu tokoh yang bisa memberinya donasi untuk biaya kampanyenya di Kongres. Itulah yang membuat saya cukup mempercayai isu seputar politik uang di Kongres HMI-MPO meskipun tak bisa saya buktikan. Di masa lalu, sesungguhnya para politisi semacam ini memang ada di HMI-MPO, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya juga kurang signifikan, utamanya karena model kayak begini dimusuhi oleh anak-anak HMI-MPO. Kenapa? Karena standar moralitas anak-anak HMI-MPO di zaman lalu memang sangat tinggi. Tapi entah kenapa belakangan justru mereka mendapat panggung, diusung, bahkan dipilih di dalam Kongres. Cabang-cabang HMI-MPO pun kelihatannya tak mempersoalkan lahirnya fenomena baru semacam ini, entah karena mereka lugu, pandir, ataukah karena memang ikut menikmatinya. Suksesi di Kongres ke-32 Kongres HMI-MPO ke-32 di Kendari beberapa waktu lalu memberikan gambaran betapa HMI-MPO kian meninggalkan watak aslinya yang ideologis-intelektualis sebagaimana tertuang dalam dokumen Khittah Perjuangan serta tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI, menjadi berhaluan pragmatis-politis. Dua orang kandidat yang bertarung tercatat pernah terlibat politik praktis, baik sebagai anggota parpol maupun sebagai ketua tim sukses sayap pemuda untuk kandidat gubernur di pilkada, yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa foto dan jejak digital di dunia maya. Anehnya, hal itu dimaklumi dan diterima belaka oleh cabang-cabang HMI-MPO tanpa sikap kritis yang memadai. Siapa pun dari tiga kandidat yang maju itu, kemudian terpilih, ya sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Dan benar saja, Ketua Umum PB yang terpilih adalah sosok yang secara integritas sangat dipertanyakan, dan secara perkaderan dan perjuangan di HMI-MPO boleh disebut nol besar. Affandi Ismail, Ketum PB yang terpilih itu, merupakan junior saya di UNM—juga di IPMIL sebuah organ mahasiswa daerah—tapi dia masuk UNM di tahun ketika saya sudah tamat. Saya kenal dengan dia, tapi kenal begitu saja, bukan kenal secara akrab. Saya justru tidak tahu kalau dia anak HMI-MPO, setahu saya malah dia anak HMI-Dipo dan banyak bergaul dengan anak-anak HMI-Dipo. Saya baru tahu dia anak HMI-MPO ketika secara tiba-tiba ia dimasukkan dalam kepengurusan PB HMI-MPO. Di panflet kampanyenya yang tersebar di medsos, tertulis bahwa ia LK I di Cabang Makassar 2011, LK II di Cabang Palu 2013, LK III di Cabang Yogyakarta 2016, dan SC di Cabang Jakarta 2017. Di UNM dia kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2005. Dalam 2-3 hari ini saya menggali informasi dengan menghubungi beberapa orang yang cukup mengenal dia selama dia kuliah di UNM. Dari informasi-informasi itu saya secara subjektif menyimpulkan bahwa dia merupakan sosok yang cukup kontroversial dalam aspek integritas sejak dia masih kuliah. Boleh dikata, dia adalah seorang “pemain”. Dia juga rupanya petualang organisasi kemahasiswaan. Cukup banyak organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus yang dia masuki, HMI-MPO hanya salah satunya. Sebelum masuk HMI-MPO, ia terlibat lama di sebuah organisasi berhaluan Marxis yaitu Pembebasan—meski namanya mirip, organ ini beda dengan Gema Pembebasan yang berhaluan Hizbut Tahrir. Kalau dia masuk HMI-MPO tahun 2011, maka secara hitung-hitungan sederhana ia baru menjadi anggota formal HMI-MPO di tahun keenam ia kuliah, ya sekitar semester 12, dan setahun kemudian ia tamat dari kampus. Dengan demikian, praktis ia tidak berkarier secara berkeringat di komisariatnya. Apalagi Komisariat FIP UNM di tahun-tahun itu memang kurang bergairah. Sepanjang pengetahuan saya, dia juga tidak pernah aktif di kepengurusan cabang apalagi Badko. Ketika ia terpilih di Kongres, tidak sedikit warga HMI-MPO Cabang Makassar yang bertanya-tanya tentang dia. Hal itu wajar belaka lantaran ia memang tidak dikenal, asing sama sekali di lingkaran inti warga HMI-MPO Makassar. Oleh karena rekam jejaknya di kepengurusan HMI-MPO yang bisa disebut nihil itulah sehingga di panflet kampanyenya untuk pencalonan Ketum PB ia hanya menampilkan riwayat pendidikan di HMI beserta gelar akademiknya yang cukup panjang—seolah-olah deretan gelar akademiknya itu menduduki tempat istimewa dalam tradisi HMI-MPO tanpa mencantumkan riwayat organisasinya di HMI. Affandi pertama kali masuk struktur PB HMI-MPO di era PB HMI dipimpin oleh Fauzi. Kehadiran Affandi di kepengurusan PB itu cukup membantu Fauzi dalam menjalankan PB HMI, utamanya karena Affandi konon cukup berjasa dalam mendatangkan donasi untuk kepengurusan. “Keringat” Affandi untuk HMI-MPO secara struktural tampaknya dalam hal membantu Fauzi untuk urusan donasi tersebut. Fauzi sendiri sepertinya punya semacam “utang budi” kepada Affandi karena hal demikian. “Keringat” dan “darah” Affandi untuk perkaderan dan kelembagaan HMI-MPO kalau mau dihitung-hitung ya tidak signifikan. Dia tidak pernah memimpin komisariat, korkom, cabang, badko, dan lembaga kekaryaan HMI, setidaknya sebagai presidium di struktur itu. Jadi staf bidang pun kayaknya tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah banting tulang untuk mendampingi kader-kader baru, membina komisariat dan korkom, mengurus cabang, membina atau membuka cabang-cabang baru, dan seterusnya. Karier kepemanduannya pun di latihan-latihan kader HMI-MPO bisa dikatakan nol besar. Dia baru ikut Senior Course tahun 2017, di mana setahun kemudian ia sudah ikut bertarung sebagai caketum PB HMI-MPO di Kongres ke-31 di Sorong. Lantas, hanya berselang tiga tahun saja ia menyandang predikat sebagai lepasan SC, ia sudah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Wah, luar biasa! Pertanyaannya sudah berapa LK-LK yang dia pandu, baik sebagai pemandu magang, pemandu biasa, maupun koordinator pemandu?; sudah berapa LK I dan LK II di mana ia bertindak sebagai pemateri, utamanya materi Khittah Perjuangan? Parahnya lagi, kelulusan SC-nya pun belakangan dipersoalkan oleh HMI Cabang Jakarta, tempatnya mengikuti SC, lantaran konon ia tidak memenuhi syarat jumlah training HMI yang mestinya dipandu. Dari situ kita bisa lihat bahwa Affandi tidak memiliki pengalaman apa-apa soal kepemanduan di HMI-MPO. Padahal, rekam jejak kepemanduan dalam diri seorang kaderlah yang akan menunjukkan sejauhmana tingkat kematangannya dalam ber-HMI-MPO. Salah satu identitas HMI adalah sebagai “organisasi perkaderan”. Dan salah satu bentuk perkaderan di HMI-MPO adalah latihan-latihan kader. Karier kepengaderan Affandi yang sangat prematur itu membuat saya berkesimpulan bahwa ia mungkin saja sudah membaca Khittah Perjuangan serta dokumen tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI-MPO, tapi saya yakin ia tak menjiwainya sama sekali. Kenapa? Jika saja ia menjiwainya secara penuh maka, menyadari rekam jejak kekaderan dan kejuangannya di HMI-MPO yang seperti itu, semestinya ia akan tahu diri untuk tidak mencalonkan diri baik di Kongres ke-31 maupun Kongres ke-32. Sayangnya, ia kurang peka barangkali juga bebal? terhadap rasa tahu diri itu. Lolosnya tiga kandidat bermasalah Ketum PB di Kongres ke-32 adalah sebuah kecolongan bagi HMI-MPO, dan terpilihnya Affandi sebagai Ketum PB HMI-MPO adalah sebuah kekonyolan. Karena faktor keluguan atau mungkin juga kepandiran? dari delegasi-delegasi cabang yang hadir di Kongreslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cabang-cabang kita kurang/tidak memiliki kepekaan keintelijenan yang memadai untuk mengendus keberadaan para penyusup alias “orang asing” yang bergerak menumpang dan memengaruhi jalannya Kongres. Di lain sisi, standar moral yang digunakan oleh cabang-cabang untuk menilai tiap-tiap kandidat begitu rendah, untuk tidak menyebutnya diobral murah, sehingga kandidat-kandidat yang sesungguhnya moralitasnya berada di bawah standar menurut ukuran standar lama HMI-MPO yang sakral itu, akhirnya bisa lolos seleksi. *** Ada yang bertanya pada saya “Karena tampaknya HMI-MPO mulai tercemar dan tersusupi, lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI-MPO yang dulunya merupakan majelis penyelamat dan bagaimana memulainya?” Ah, saya bingung dan gamang menjawab soal itu. Perasaan saya sendiri campur aduk antara marah, muak, kecewa, prihatin, dan malu. Duh! Kawan, angkat gelasmu dan bersedihlah bersama-sama! Daftar isi1 Apa itu HMI Dipo dan MPO?2 Apa kepanjangan dari Dipo?3 Kenapa HMI ada 2?4 Apa kepanjangan dari HMI dan Ampera?5 HMI bergerak di bidang apa?6 Apakah yang dimaksud HMI dalam sistem berbasis PLC jelaskan fungsi HMI tersebut? Kubu yang tetap mempertahankan azas Islam dalam HMI kemudian menamakan diri dengan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi disingkat HMI-MPO. Sedangkan kubu yang mengikuti perintah Presiden Soeharto sering disebut HMI-DIPO, dikarenakan Sekretariat Pengurus Besarnya yang berada di Jalan Diponegoro. Apa kepanjangan dari HMI MPO? Jakarta – Dua kubu di Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI, HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi MPO, telah sepakat untuk mengadakan islah. Tapi mereka tetap sebagai organisasi terpisah. Apa kepanjangan dari Dipo? Depo lokomotif ejaan lama “dipo” adalah tempat menyimpan, menyiapkan, melakukan pemeriksaan, memelihara, dan perbaikan ringan agar lokomotif siap untuk melakukan tugasnya menarik rangkaian kereta api. Apa aliran HMI? HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang tak condong pada satu aliran mazhab tertentu, anggota-anggota HMI bisa saja beraliran Sunni, Syiah, dan aliran lainnya. Kenapa HMI ada 2? Dalam Perkembangannya Himpunan Mahasiswa Islam kemudian terpecah menjadi dua karena upaya Orde Baru dalam meletakkan asas tunggal pancasila, yang merapat pada kekuasaan Orde Baru disebut HMI Dipo dan yang tetap sesuai asas Islam adalah HMI MPO, tetapi keduanya tetap menyebut sebagai HMI dalam dokumen organisasi. Apa tujuan HMI MPO? Secara teoritis tujuan dari HMI MPO ini adalah menciptakan masyarakat yang Islam, karena dasar dari organisasi ini adalah Islam. Menjunjung tinggi ajaran dan nilai-nilai Islam. Agenda atau program kerja yang ditetapkan oleh ketua selalu menjadi aturan tetap dari setiap anggota. Apa kepanjangan dari HMI dan Ampera? Mahasiswa Islam HMI Cabang Nunukan, Kalimantan Utara menduga ada oknum mahasiswa, AS telah memanfaatkan nama Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Ampera Kabupaten Nunukan untuk memeras pengusaha asal dari Sebatik ratusan juta. Apa tujuan dari HMI? Sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 Anggaran Dasar HMI yang menyatakan bahwa tujuan HMI adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”.14 Dari tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi lima kualitas … HMI bergerak di bidang apa? Organisasi Kemahasiswaan, Perkaderan dan Perjuangan. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wata’ala. Apa fungsi dari PLC? Programmable Logic Controllers PLC dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan, dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Apakah yang dimaksud HMI dalam sistem berbasis PLC jelaskan fungsi HMI tersebut? HMI Human Machine Interface adalah sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. HMI berupa pengendali dan menunjukkan status, baik dilakukan secara manual ataupun disajikan dengan visualisasi komputer yang bersifat real time. Kenapa HMI berasaskan Islam? HMI sebagai organisasi berasaskan Islam maksudnya adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang beragama Islam, dimana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman, menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi dalam setiap aktivitas …

apa itu hmi dipo dan mpo